Marhaenisme lahir bukan dari buku, tapi dari tatapan Sukarno kepada rakyat kecil yang “punya sesuatu”, tapi tidak pernah berkuasa atas hidupnya sendiri. Di situlah letak kuncinya. Marhaenisme sejak awal tidak sedang membela kemiskinan, tapi melawan ketidakberdayaan struktural.
Tulisan ini merupakan upaya rekonstruksi Marhaenisme—mengembalikannya sebagai alat analisis sosial-politik, bukan sekadar identitas atau slogan sejarah.
Kesalahan generasi setelah Sukarno adalah mengubah Marhaenisme menjadi identitas politik, bukan alat analisis. Ia dijadikan bendera, bukan pisau.
Padahal Marhaenisme itu seharusnya selalu bertanya: siapa yang hari ini tampak merdeka, tetapi sebenarnya tidak berdaulat?
Marhaen dalam Wajah Ketergantungan Modern
Hari ini, rakyat Indonesia tidak lagi dijajah oleh kompeni berseragam. Mereka dijajah oleh ketergantungan. Ketergantungan pada harga pasar yang tidak mereka tentukan, pada teknologi yang tidak mereka kuasai, pada hukum yang tidak pernah berdiri di pihak mereka.
Driver ojol hari ini adalah Marhaen. Bukan karena dia miskin—banyak yang bekerja keras dan terampil—tetapi karena ia tidak punya posisi tawar atas nilai kerjanya sendiri. Motor miliknya, waktu miliknya, risiko miliknya, tapi algoritma bukan miliknya.
UMKM digital itu Marhaen. Bukan karena kecil, tetapi karena ketika platform mengubah aturan, hidup mereka ikut berubah, tanpa ruang negosiasi.
Petani hari ini masih Marhaen, meskipun punya tanah. Karena tanah itu tidak memberi kedaulatan, hanya memberi beban biaya, utang pupuk, dan harga jual yang ditentukan orang lain.
Negara, Pasar, dan Keberpihakan yang Hilang
Marhaenisme modern harus jujur mengakui satu hal pahit: negara Indonesia pasca-reformasi sering kali bersikap netral di tengah ketidakadilan. Dan dalam Marhaenisme, negara yang netral adalah negara yang berkhianat.
Negara tidak boleh bersembunyi di balik istilah “mekanisme pasar”, karena pasar tidak pernah netral. Pasar selalu memihak yang kuat. Tugas negara Marhaenis adalah merusak ketimpangan itu secara sadar—bukan dengan slogan, tapi kebijakan yang berani.
Sukarno tidak pernah membayangkan negara sebagai wasit. Ia membayangkan negara sebagai alat perjuangan rakyat. Maka ketika negara hari ini justru memfasilitasi akumulasi modal segelintir orang, itu bukan penyimpangan teknis—itu penyimpangan ideologis.
Kekayaan, Nasionalisme, dan Soal Data
Ideologi marhaenisme juga tidak anti-orang kaya. Yang di tentang adalah kekayaan yang tumbuh dari penyingkiran rakyat, bukan dari produktivitas yang adil. Dalam Marhaenisme, pertanyaan bukan “siapa kaya”, tapi “dari mana kekuasaan ekonominya berasal dan siapa yang kehilangan ruang hidup karenanya”.
Soal nasionalisme, Marhaenisme tidak pernah memuja bendera kosong. Nasionalisme Marhaenis selalu material: pangan, energi, tanah, dan hari ini—data. Jika data rakyat di kuasai korporasi asing dan negara tidak peduli, maka kemerdekaan itu hanya administratif.
Kesalahan besar hari ini adalah mengira teknologi netral. Tidak. Teknologi selalu membawa ideologi. Dan jika Marhaenisme tidak masuk ke ruang digital, ia akan mati sebagai jargon sejarah.
Rekonstruksi Marhaenisme sebagai Keberanian Politik
Rekonstruksi Marhaenisme bukan soal “menghidupkan kembali Bung Karno”, tapi melanjutkan keberaniannya untuk berpihak secara terang-terangan. Berani tidak di sukai pasar, berani di tuduh tidak modern, berani di sebut ketinggalan zaman—demi keadilan yang nyata.
Marhaenisme tidak butuh romantisme. Ia butuh kejujuran membaca zaman dan keberanian mengambil posisi.
