Pikiran Kritis dan Ketakutan Kekuasaan
Kekuasaan hampir selalu tampil percaya diri. Ia menegakkan diri melalui hukum, aparat, dan legitimasi formal. Namun di balik simbol-simbol itu, kekuasaan menyimpan kegelisahan yang terus muncul: kritik yang lahir dari pikiran kritis masyarakat.
Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan jarang runtuh karena serangan fisik semata. Kekuasaan justru melemah ketika rakyat mulai berpikir, bertanya, dan memahami relasi kuasa yang selama ini kekuasaan tutupi dengan bahasa stabilitas dan ketertiban.
Pikiran kritis bekerja secara sederhana, tetapi sangat mengganggu penguasa. Ia mempersoalkan hal-hal yang selama ini masyarakat terima sebagai kewajaran. Ketika publik mulai menanyakan siapa yang menikmati manfaat kebijakan dan siapa yang menanggung kerugiannya, kekuasaan kehilangan rasa nyaman.
Dalam kondisi seperti ini, penguasa tidak takut pada keributan. Penguasa takut pada kesadaran. Kesadaran mendorong kontrol publik, dan kontrol publik selalu menghambat kekuasaan yang ingin bergerak tanpa koreksi.
Dari Pikiran Kritis ke Represi Negara
Ketika kritik muncul, negara jarang memilih dialog terbuka. Negara lebih sering mengambil langkah aman bagi dirinya sendiri: membatasi ruang kritik. Sehingga, negara menjalankan represi tidak hanya melalui kekerasan fisik, tetapi juga lewat pembungkaman wacana, kriminalisasi ekspresi, dan pelabelan negatif terhadap suara berbeda.
Negara secara aktif mengubah makna kritik. Negara memindahkan kritik dari wilayah kebijakan ke wilayah moral dan sikap pribadi. Dengan strategi ini, negara menyingkirkan substansi persoalan sekaligus menanamkan rasa takut di ruang publik.
Negara kerap mengagungkan kebebasan berpikir sebagai ciri demokrasi. Namun negara hanya menerima kebebasan itu selama tidak menyentuh kepentingan politik dan ekonomi yang mapan. Ketika pemikiran mulai mengguncang struktur kekuasaan, negara segera mempersempit ruang kebebasan.
Di titik inilah kontradiksi terlihat jelas. Negara mengklaim diri demokratis, tetapi negara merasa terancam oleh warga yang berpikir kritis dan reflektif. Negara mengakui kebebasan secara hukum, tetapi negara mengekangnya dalam praktik.
Pendidikan dan Media sebagai Alat Kepatuhan
Ketakutan terhadap pikiran kritis juga muncul dalam sistem pendidikan dan media. Sistem pendidikan lebih sering mencetak individu patuh dan adaptif daripada warga yang berani mempertanyakan ketidakadilan struktural.
Media arus utama memperkuat kecenderungan ini. Media mengangkat narasi resmi sebagai kebenaran utama dan mendorong publik memandang kritik sebagai gangguan atau opini pinggiran.
Dalam situasi seperti ini, sistem tidak melarang publik untuk berpikir. Sistem hanya mengarahkan publik agar tidak berpikir terlalu jauh.
Demokrasi Prosedural dan Pembatasan Kritik
Ironisnya, semua praktik ini berlangsung dalam sistem yang mengaku demokratis. Namun sistem tersebut hanya menjalankan demokrasi prosedural,demokrasi yang menekankan mekanisme administratif dan mengabaikan substansi kekuasaan rakyat.
Dalam kerangka ini, penguasa menganggap kritik tidak relevan selama prosedur berjalan. Padahal tanpa kontrol publik, demokrasi dengan mudah berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sarana kedaulatan rakyat.
Tanpa sikap kritis, kekuasaan bergerak tanpa batas. Tanpa pertanyaan publik, penguasa terus memproduksi dan menormalkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Sikap kritis bukan bentuk kebencian terhadap negara. Sikap ini menjadi cara paling mendasar untuk menjaga kekuasaan tetap berada di bawah pengawasan rakyat.
Ketika negara menekan perbedaan pandangan, yang terancam bukan hanya kebebasan individu. Yang ikut runtuh adalah kualitas ruang publik.
Mempertahankan kritik terhadap kekuasaan dan kebebasan berpikir bukan sekadar sikap intelektual. Tindakan ini merupakan praktik politik paling dasar untuk mencegah kekuasaan berdiri tanpa pengawasan. Selama pikiran kritis tetap hidup, kekuasaan tidak pernah benar-benar mutlak—dan di situlah harapan demokrasi terus menyala.
