Jurnal Kiri – Demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kekuasaan. Namun dalam praktiknya hari ini, demokrasi justru tampil sebagai sesuatu yang ramai secara ritual, tetapi kosong secara makna. Pemilu berlangsung rutin, partai politik bersaing, dan wacana politik terus diproduksi. Meski demikian, banyak kebijakan tetap terasa jauh dari kepentingan rakyat.
Fenomena ini dikenal sebagai demokrasi prosedural—sebuah sistem yang menekankan proses formal, tetapi mengabaikan substansi keadilan dan keberpihakan.
Banyak orang memahami demokrasi sebagai sistem yang memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kekuasaan. Namun dalam praktik hari ini, demokrasi justru tampil ramai secara ritual, tetapi miskin makna. Pemilu berlangsung rutin, partai politik saling bersaing, dan elite terus memproduksi wacana politik. Meski begitu, kebijakan yang lahir tetap terasa jauh dari kepentingan rakyat.
Kondisi ini dikenal sebagai demokrasi prosedural, yaitu sistem yang menekankan proses formal, tetapi mengabaikan keadilan dan keberpihakan.
Ketika Proses Menggantikan Tujuan
Dalam demokrasi prosedural, penguasa memperoleh legitimasi melalui kelengkapan mekanisme. Negara menyelenggarakan pemilu lima tahunan, menyusun daftar pemilih, menghitung suara, dan melantik pejabat. Selama semua tahapan itu berjalan, elite mengklaim demokrasi telah terpenuhi.
Masalah muncul ketika demokrasi berhenti di bilik suara. Ketika proses politik berubah menjadi rutinitas administratif, sementara kebijakan gagal memperbaiki hidup mayoritas rakyat, demokrasi kehilangan rohnya. Prosedur terus berjalan, tetapi kedaulatan rakyat tidak pernah benar-benar hadir.
Menuju Demokrasi Substansial
Demokrasi substansial menempatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kontrol rakyat atas kekuasaan sebagai inti demokrasi. Ukuran demokrasi tidak terletak pada seberapa sering negara menggelar pemilu, melainkan pada seberapa jauh kebijakan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam demokrasi substansial, suara rakyat tidak berhenti setelah pencoblosan. Rakyat terlibat dalam penyusunan kebijakan, mengawasi jalannya kekuasaan, dan berani mengoreksi keputusan negara yang merugikan masyarakat.
Namun dalam praktik, negara justru meminggirkan demokrasi substansial. Negara merasa cukup dengan legitimasi prosedural dan memperlakukan aspirasi rakyat sebagai gangguan.
Partisipasi Rakyat yang Dikebiri
Demokrasi yang kosong selalu menampilkan satu gejala utama: pembatasan partisipasi rakyat. Negara menganggap rakyat telah berpartisipasi ketika datang ke TPS. Sebaliknya, negara menilai rakyat mengganggu ketika mereka mengkritik kebijakan, turun ke jalan, atau mempertanyakan keputusan elite.
Elite politik mereduksi partisipasi rakyat menjadi simbol, bukan kekuatan. Mereka melabeli kritik sebagai tidak konstruktif, mengancam stabilitas, atau bahkan anti-demokrasi. Padahal tanpa kritik dan keterlibatan aktif rakyat, demokrasi hanya berubah menjadi panggung elite.
Demokrasi yang sehat justru membutuhkan partisipasi yang luas, sadar, dan berkelanjutan, bukan partisipasi sesaat yang kekuasaan kendalikan dari atas.
Demokrasi dalam Cengkeraman Kepentingan
Ketika demokrasi hanya berfungsi secara prosedural, modal dan oligarki dengan mudah mengooptasinya. Elite menyusun kebijakan bukan berdasarkan kebutuhan mayoritas, tetapi berdasarkan kalkulasi politik dan ekonomi segelintir kelompok.
Dalam situasi ini, demokrasi berhenti menjadi alat pembebasan. Ia berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Penguasa tetap membenarkan kebijakan yang merugikan rakyat selama prosedur formal telah mereka penuhi.
Karena itulah banyak kebijakan anti-rakyat lahir di negara yang secara formal demokratis. Elite menggunakan prosedur untuk menutupi ketimpangan substansi.
Mengembalikan Makna Demokrasi
Kritik terhadap demokrasi prosedural tidak berarti penolakan terhadap demokrasi. Kritik justru menuntut demokrasi yang lebih bermakna. Rakyat perlu mengembalikan demokrasi pada esensinya sebagai alat kontrol atas kekuasaan dan sarana memperjuangkan keadilan sosial.
Demokrasi yang hidup tidak selalu rapi dan tenang. Ia sering gaduh, penuh perdebatan, dan sarat konflik kepentingan. Kegaduhan itu menandakan partisipasi rakyat masih bekerja dan kekuasaan belum sepenuhnya lepas dari pengawasan publik.
Jika demokrasi hanya ramai saat pemilu, tetapi sunyi ketika rakyat menuntut haknya, maka masyarakat tidak hidup dalam demokrasi sejati. Mereka hanya menyaksikan demokrasi prosedural yang sah secara formal, tetapi kosong secara substansial.
Response (1)